Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Awalil Rizki dari Econom Bright Institute dan Ciplis Gema Qoriah, akademisi dari Universitas Jember. Mohon singkat, ya.—ucap Moderator.
Awalil Rizki:
Terima kasih, Mbak Afi, Pak Menteri. Mudah-mudahan saya menangkap dengan baik uraian dari Pak Menteri tadi. Saya melihat upaya yang Bapak jelaskan adalah salah satu langkah untuk membangun kepercayaan, sentimen positif, serta indeks keyakinan baik konsumen maupun dunia usaha.
Hal itu sangat logis, Pak. Namun, persoalannya, jika dalam satu atau dua bulan hal tersebut tidak memberikan hasil nyata, bisa saja terjadi balik arah ke pesimisme. Saya percaya Bapak mampu, tapi tentu harus ada perhitungan matang.
Persoalan lainnya adalah soal pengungkapan risiko. Sejak tahun 2008, APBN kita sudah memiliki bagian khusus yang membahas risiko fiskal. Namun, sejak 2018 hingga sekarang, hampir tidak pernah dijelaskan secara terbuka oleh Kementerian Keuangan. Padahal, pengungkapan risiko itu penting untuk mitigasi.
Sebagus apa pun pernyataan optimistis dari pemerintah, pasti tetap ada risikonya. Menurut saya, sebaiknya ada penjelasan seperti “80% optimis, tapi 20% ada risikonya”. Nah, apa sebenarnya risiko terbesar dari kebijakan yang Bapak sebutkan tadi?
Kalau saya lihat, salah satunya adalah utang. Bukan dari sisi jumlah stoknya, tapi dari rasio pelayanannya (debt service ratio). Saat ini mencapai 43%, tertinggi, dan pembayaran bunganya 19,5%, di atas standar praktik internasional. Ini sekadar contoh. Jadi, mohon penjelasan, risiko terburuknya apa yang bisa terjadi?
Moderator:
Baik, berikutnya Ibu Ciplis Gema Qoriah, silakan.
Ciplis Gema Qoriah:
Terima kasih, Ibu Afi. Saya Ciplis Gema Qoriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya ingin bertanya kepada Pak Purbaya mengenai mekanisme burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Bagaimana bentuk kebijakan terbaru yang nyata dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini? Pertama, terkait dana Rp200 triliun ke Himbara. Kedua, soal kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang menurunkan giro wajib minimum (GWM) dari 9% menjadi 4%. Itu artinya ada tambahan likuiditas di pasar.
Bagaimana Bapak mengomunikasikan kebijakan tersebut agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan nilai tukar tetap stabil?
Lalu, bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi?
Moderator:
Terima kasih, Ibu Ciplis. Silakan, Pak Menteri.
Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa
Purbaya Yudi Sadewa:
Terima kasih. Terus terang, saya agak bingung karena tadi suaranya kurang terdengar jelas, tapi saya coba tanggapi.
Membangun kepercayaan memang penting. Dalam teori ekonomi makro ada konsep self-fulfilling prophecy, yaitu ketika masyarakat percaya ekonomi akan baik, maka dunia usaha akan ekspansi dan konsumen akan berbelanja, sehingga ekonomi benar-benar tumbuh.
Saya waktu itu menyampaikan rencana penempatan dana besar bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membangun ekspektasi positif. Namun, itu tidak cukup kalau hanya bicara — harus langsung diimplementasikan. Karena itu, dalam dua hari setelah pengumuman, dana benar-benar masuk ke sistem. Awalnya hanya ekspektasi, tapi setelah kebijakan moneter bergerak, dampaknya mulai nyata, menciptakan sentimen positif di masyarakat.
Bukti nyatanya bisa dilihat dari IHSG yang sempat dikhawatirkan akan turun, tapi malah naik. Pasar modal itu cerdas; mereka menganalisis ucapan dan kebijakan saya, lalu menyesuaikan portofolionya. Jadi, ketika saya mengatakan “IHSG bisa ke 9.000 bahkan 32.000 dalam 10 tahun”, itu bukan asal bicara. Itu berdasarkan pengalaman 25 tahun dan perhitungan matematis dalam siklus ekonomi.
Ilmu ekonomi itu menarik — kalau dipelajari dengan baik, bisa memprediksi arah ekonomi dengan cukup akurat, bahkan terlihat seperti “dukun ekonomi”. Tapi sebenarnya semua berbasis data, statistik, dan analisis matematis.
Soal risiko, benar, utang kita besar. Tapi negara mana yang tidak punya utang? Semua punya. Bedanya, kita menjaga agar tetap dalam batas aman dan disiplin secara fiskal.
Kalau kita berhenti berutang, ekonomi bisa turun dan kacau seperti tahun 1998. Maka lebih baik kita menerbitkan utang secara terukur agar pertumbuhan tetap terjadi, sambil menghidupkan sektor swasta. Ini soal pilihan: mau krisis lagi, atau menjaga utang tetap terkendali sambil ekonomi tumbuh.
Hidup ini penuh keterbatasan, tidak seperti di surga. Jadi, tugas kita adalah menghitung dengan cermat, memaksimalkan manfaat, dan meminimalkan risiko.
Soal Burden Sharing dan Kebijakan Moneter
Terkait burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan — sebetulnya itu muncul saat krisis COVID-19. Dari pihak istana, kami sebenarnya tidak pernah meminta secara langsung, karena hal itu berpotensi menghapus batas antara kebijakan fiskal dan moneter.
Sebisa mungkin, kami akan menghindari burden sharing ke depan. Bank sentral biarlah berjalan sesuai pakemnya, begitu juga fiskal. Pemisahan itu penting agar kebijakan moneter tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
Untuk kebijakan makroprudensial, ada kekhawatiran bahwa peningkatan likuiditas akan memicu inflasi. Tapi tidak selalu begitu. Dalam teori ekonomi, perdebatan tentang “neutrality of money” membahas hal ini. Tidak semua penambahan uang akan langsung menimbulkan inflasi.
Selama pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensi, demand-pull inflation tidak akan terjadi. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6–7%. Jadi, kita harus tumbuh setidaknya di kisaran itu agar mampu menyerap tenaga kerja, terutama di sektor formal. Jadi, saat ini kita justru perlu tumbuh lebih cepat — bukan menahan pertumbuhan karena takut inflasi.
Soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Moderator:
Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah benar PPN akan diturunkan menjadi 8%?
Purbaya:
Dulu memang diusulkan naik ke 12%, tapi akhirnya hanya ke 11%. Ada juga yang mengusulkan agar diturunkan ke 8%. Sebagai ekonom, enak saja saya bilang, “turunkan saja.” Tapi sebagai Menteri Keuangan, setiap penurunan 1% berarti kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun.
Jadi, saya perlu menghitung dulu potensi penerimaan pajak dan efektivitas sistem baru. Mungkin dalam 2–3 bulan ke depan, atau awal tahun depan, kita sudah bisa melihat hasilnya. Kalau penerimaan pajak membaik, kita bisa pertimbangkan penurunan PPN secara hati-hati.
Walau gaya bicara saya santai, tapi sebenarnya saya berhati-hati. Semua sudah saya hitung, karena kalau defisit melewati 3%, nanti saya juga yang disalahkan. Jadi, meski kelihatannya “koboy”, sebenarnya saya pelit dan hati-hati.
Penutup
Moderator:
Terima kasih banyak, Pak Purbaya. Banyak hal menarik yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih juga karena akhirnya bisa hadir bersama kami.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa.
*Artikel ini bersumber dari: CNBC Indonesia - youtu.be, yang diunggah tanggal 28 Oktober 2025 dan penyusun akses tanggal 30 Oktober 2025.
*Thumbnail postingan ini bersumber dari: www.instagram.com, yang kemudian diedit oleh Reza.
