Dalam sebuah acara diskusi ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan fiskal dan tekanan global. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan counter-cyclical, yaitu melawan arah perlambatan ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam.
“Kalau ekonomi sedang melemah, jangan malah semua dikenai pajak. Itu bukan kebijakan counter-cyclical, tapi pro-cyclical — yang justru memperburuk keadaan,” ujar Purbaya.
Menurutnya, langkah pertama yang ia ambil sebagai Menteri Keuangan bukan menambah utang, melainkan mengoptimalkan dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia. Sekitar Rp200 triliun dana yang tidak berputar dikembalikan ke sistem perbankan agar ekonomi lebih likuid.
“Langkahnya sederhana, tinggal pindahkan dana dari BI ke bank. Akibatnya bunga turun, ekonomi bergerak,” katanya.
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Ekspansi Besar
Purbaya menjelaskan, kebijakan yang diambil saat ini belum masuk tahap ekspansi fiskal penuh, namun cukup efektif mendorong kepercayaan pasar.
“Bunga turun, kredit mulai tumbuh, dan optimisme masyarakat sudah mulai terlihat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan indeks LPS, kepercayaan masyarakat sempat turun tajam pada Juli–September akibat perlambatan ekonomi. Namun kini mulai pulih seiring kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Kenaikan PTKP dan Dukungan bagi Masyarakat
Purbaya mengungkapkan bahwa peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan bentuk stimulus agar masyarakat memiliki daya beli lebih tinggi.
“Begitu diumumkan saja, orang sudah merasa lebih tenang dan berani belanja. Efek pengumuman (announcement effect) itu nyata,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga, termasuk sektor pariwisata dan UMKM yang sempat melambat.
Transfer ke Daerah dan Efisiensi Anggaran
Menanggapi isu pengurangan transfer ke daerah, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata pemotongan, melainkan penyesuaian berdasarkan kemampuan serapan anggaran daerah.
“Kalau daerah bisa membelanjakan anggarannya dengan baik, kita akan tambah lagi. Tapi kalau uangnya hanya mengendap, buat apa ditambah?” katanya.
Ia menambahkan, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah tahun depan justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, terutama untuk sektor kesehatan dan pembangunan daerah.
Soal Utang: Masih Dalam Batas Aman
Menjawab kekhawatiran publik tentang beban utang negara, Purbaya menegaskan bahwa posisi Indonesia masih aman.
“Defisit APBN kita di bawah 3% terhadap PDB, dan rasio utang masih jauh di bawah batas internasional 60%. Negara-negara maju seperti Amerika bahkan sudah di atas 100%,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah tetap menjaga prinsip fiskal yang hati-hati (prudent) tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
“Saya tidak akan tembus 3% defisit-to-GDP ratio. Itu komitmen,” tegasnya.
Fokus pada Arah Pertumbuhan
Menutup penjelasannya, Purbaya optimistis bahwa dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efisien, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali ke atas 5,5% hingga 7% dalam beberapa tahun ke depan.
“Yang penting sekarang, belanja harus cepat, tepat, dan jangan bocor. Supaya uang benar-benar bekerja untuk rakyat,” tutupnya.
*Artikel ini bersumber dari: CNBC Indonesia - youtu.be, yang diuploud tanggal 28 Oktober 2025 dan diakses tanggal 30 Oktober 2025.
*Thumbnail postingan ini bersumber dari: www.cnbcindonesia.com, yang kemudian diedit oleh Reza.
